Ekonomi Islam dalam Tantangan Perdagangan Bebas

Tahun 2010 telah ditetapkan sebagai awal China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA)
atau kesepakatan tentang perdagangan bebas antar negara ASEAN dan China. Seperti
diketahui melalui berbagai media masa, banyak tokoh masyarakat Indonesia dan
praktisi lapangan yang menyatakan belum siap untuk menghadapi perdagangan bebas
antar negara China-ASEAN tersebut. Banyak yang khawatir apabila CAFTA dipaksakan
untuk diberlakukan tahun ini dapat menghancurkan dunia industri Indonesia dan
berdampak pada melonjaknya angka pengangguran di Indonesia. read more

Dalam sepuluh tahun terakhir demokratisasi di Indonesia terus bergulir merasuk
ke berbagai sektor, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pergerakannya
terus mengalami kemajuan meskipun di sana sini masih terkesan lamban. Di sisi
lain masih banyak yang menilai bahwa demokrasi kita masih berada pada taraf
prosedural, dan belum bisa dikatakan sebagai demokrasi substansial. Ada banyak
faktor yang menjadi penyebab lambannya proses demokratisasi di segala bidang,
antara lain belum efektifnya partai politik dalam menjalankan fungsinya, kesejahteraan
sosial ekonomi yang masih rendah, dan tingkat pendidikan yang belum merata.
Jika sepakat dengan tesis tersebut, maka penguatan ketahanan masyarakat sangat
bergantung pada seberapa jauh kita mampu mendorong percepatan proses demokratisasi
ke arah yang lebih substansial. Itu berarti obsesi menuju terciptanya masyarakat
sipil (civil society) adalah sebuah keniscayaan. Tanpa adanya peran serta masyarakat
sipil yang kuat dalam proses kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan,
maka demokrasi tidak akan hadir dan hidup secara substansial.
Dalam bidang perkembangan media, harus diakui bahwa selama ini, terutama pada
era Orde Baru, paradigma yang digunakan dalam memberikan peran terhadap media
masih diterminasi teknologi. Dalam memberikan peran media, senantiasa berangkat
dari asumsi the first media age di mana informasi diproduksi secara terpusat
(satu untuk banyak khalayak), arah komunikasi bersifat searah. Dalam pada itu
negara mengontrol terhadap semua informasi yang beredar, reproduksi stratifikasi
sosial dan ketidakadilan melalui media, dan khalayak informasi yang terfragmentasi.
Jika memang menginginkan media berperan penting dalam proses penguatan masyarakat,
maka asumsi the second media age perlu dipertimbangkan. Beberapa tesis utama
yang diajukan dalam the second media age itu antara lain, informasi desentralistik,
komunikasi dua arah, kontrol negara bersifat distributif, demokratisasi informasi,
dan penguatan kesadaran individual.
Inilah yang sering dikenal sebagai pendekatakan determinasi sosial, dimana masyarakat
harus berdaya terhadap informasi. Luapan konten informasi dan teknologi yang
memungkinkan untuk user generated sebagaimana karakter media baru seperti munculnya
blogs, website, citizen journalism, atau pun digitalisasi yang memungkinkan
semakin banyaknya jumlah siaran televisi, radio, webcast, dan juga semakin mudahnya
menerima terpaan informasi dimana saja, menjadikan masyarakat memiliki kesempatan
yang sangat besar menjadi konsumen informasi. Era informasi seharusnya menjadikan
masyarakat menjadi prosumen, produsen sekaligus konsumen informasi.
Merespons atas maraknya wacana the second media age ini, Departemen Komunikasi
dan Informatika dalam lima tahun terakhir telah mengubah paradigma komunikasi.
Aktivitas komunikasi sosial politik yang diterapkan Depkominfo telah berubah
dari paradigma communication to the people menjadi communication with the people.
Ini menunjukan bahwa Depkominfo telah memiliki komitmen kuat dalam upaya meningkatkan
ketahanan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai media yang ada. Oleh karena
itu, diletakan dalam konteks membangun penguatan ketahanan masyarakat di Indonesia
kontemporer dan beberapa permasalahan serta kendala yang muncul dalam menciptakan
civil society, maka Diskusi Publik yang mengambil tema Peningkatan Ketahanan
Masyarakat Melalui Media, menjadi sangat terasa kuat urgensinya.
Dalam Diskusi Publik ini akan dibahas tiga pertanyaan: (1) Bagaimana meningkatkan
ketahanan masyarakat melalui media komunikasi, dalam konteks demokratisasi masyarakat
Indonesia kontemporer; (2) Bagaimana potensi peran media di Indonesia dalam
mengingkatkan ketahanan masyarakat; (3) Bagaimana membangun civil society melalui
peran media komunikasi menuju Indonesia yang adil, sejahtera, dan demokratis.
Dalam sarasehan ini akan diundang empat pakar, yaitu: Freddy H. Tulung
(Kepala BIP Depkominfo); Prof. Dr. Adrianus Meliala (Pakar
dari Universitas Indonesia); Prof. Dr. Timbul (Pakar Kebudayaan
dari Universitas Gadjah Mada); Prof. Dr. Heru Nugroho (Sosiolog
dan Pakar Media dari Universitas Gadjah Mada). Peserta aktif diskusi adalah
para akademisi dan praktisi kunci di masyarakat.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM
bekerjasama dengan Badan Informasi Publik Depkominfo, bidang Pengelolaan
Pendapat Umum. Dari Sekolah Pascasarjana UGM sendiri melibatkan empat
program studi (Prodi) terkait tema diskusi publik, yaitu Prodi Kajian
Media dan Budaya, Prodi Ketahanan Nasional, Prodi Seni Pertunjukan, dan Prodi
Agama & Lintas Budaya.
Acara diadakan di Gedung Sekolah Pascasarjana UGM Jl. Teknika
Utara, Pogung Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2010. Diskusi
Publik diselenggarakan dari pukul 13.30 WIB (didahului dengan
makan siang bersama) sampai pukul 16.00 WIB. Sedangkan pertunjukan
wayang akan dimulai jam 19.00 WIB (diawali dengan ramah tamah
dan makan malam) sampai selesai. Dalang dalam pertunjukan wayang adalah Ki
Warseno Slank dari Solo dengan lakon Wahyu Kaprawiran
dan bintang tamu Marwoto dan Ida Ilala. Semua rangkaian acara
ini terbuka untuk peliputan wartawan. read more

Filantropi George Soros dan Neo-Kapitalisme
George Soros adalah sosok yang unik. Sebagian menuduhnya sebagai
“pialang saham” yang posisinya sejajar dengan “perampok uang”
publik. Sebagian lainnya menganggapnya pelaku ekonomi yang berhaluan sosialis
– kiri, tetapi sejatinya liberal. Soros mendirikan banyak lembaga yang bergerak
dalam bidang amal sosial (filantropi) atas kekayaan yang dikumpulkan dari bermain
saham.
Itulah sosok unik George Soros yang hendak dijadikan pijakan dalam seminar bulanan
serial great thinkers bidang ilmu sosial. Tentu saja tidak bermaksud menjadikan
George Soros sebagai “dewa” dalam ilmu sosial (khususnya ekonomi),
tetapi membacanya secara kritis untuk konteks ekonomi global yang sekarang sedang
berkembang dan berdampak pada sistem ekomoni Indonesia.
Ekonom senior Dawam Rahardjo menyebutnya sebagai seorang yang
bermazhab Poperian sehingga mengintrodusir tentang open society, bahkan
Open Society kemudian manjadi salah satu lembaga sosial yang George
Soros dirikan dengan nama: Open Society Foundation yang bergerak dalam memberikan
dana pada beberapa lembaga social (LSM) untuk mengambil isu-isu semacam penguatan
hak-hak warga negara dalam hal berpolitik, beragama, dan penguatan hukum disamping
pendidikan multikulturalisme.
Dawam dengan kemudian menyebut George Soros dengan sebutan seorang liberal kapitalis
tetapi masih memiliki kemanusiaan. Dia seorang Marxis tetapi dekat dengan kesalehan
demikian dalam bahasa lain dapat dirumuskan. Dalam sebuah ungkapan yang ditulisnya
sendiri, George Soros berujar: “Saya merasa lebih mudah untuk mengumpulkan
uang lalu membagikannya ketimbang memasukkan pertimbangan-pertimbangan moral.
Saya telah menjadi “gigantic digestivtract”- sebuah mesin
uang raksasa yang mampu menelan uang besar dan kemudian mengeluarkannya. Dalam
perspektif ini, saya membentuk visi saya tentang peran uang sebagai suatu mekanisme
yang efisien tapi tanpa kemanusiaan. Pasar uang menjadi moral dan itulah sebabnya
ia begitu efektif. Dan justru karena itulah pasar uang tidak boleh dibiarkan
menentukan masa depannya sendiri”.
Dalam kesempatan yang sama Soros juga berujar: “Sistem kapitalisme global
dapat disejajarkan dengan sebuah imperium… bukan berupa imperium territorial,
karena tidak berdaulat langsung terhadap Negara-negara anggota; bentuknya pun
hampir tidak terlihat, sebab ia tidak memiliki struktur formal, tetapi jelas
ia mengendalikan mereka yang menjadi anggota dan bahkan memperlihatkan tendensi
ekspansionis. Ekspansi bukan dalam pengertian geografis tetapi dalam pengertian
makna ruang lingkup dan pengaruh”. Soros menlanjutkan: “Sistem kapitalisme
menekankan persaingan dan mengukur keberhasian dalam terminology uang. Peran
uang telah menggeser nilai-nilai intrinsik dengan pasar makin mendominasi bidang-bidang
kehidupan sebenarnya bukan tempatnya”
Dari pelbagai gambaran seperti diatas, kita perlu mendiskusikan dengan jernih
dan tajam sebenarnya apa yang ada dibalik gagasan filantropi George Soros dengan
konsep Open Society-nya yang dianggap derivasi dari Karl Popper dalam
falsafah eksistensialisme. Apakah relevansi pemikiran filantropi dengan gagasan
neo kapitalisme yang sekarang tengah berkembang dengan pesat? Mungkinkah negeri
ini beranjak dari Kepungan neo kapitalisme global” ataukah semakin mengikuti
dan terjerat dalam gelombang neo kapitalisme? Adakah ruang untuk menegosiasikan
dan melakukan counter hegemoni atas berkembangnya neo kapitalisme sebagaimana
disinyalir oleh George Soros? read more